Reformasi Baru Terjadi di Tingkat Nasional

Kita tahu reformasi sudah terjadi pada tahun 1998. Reformasi ini meski berjalan sangat lambat tapi sudah berjalan di jalur yang tepat. Reformasi sudah on the right track. Misalnya,kita bisa lihat meski penyelewengan dan korupsi masih sering terjadi, tapi kondisi reformasi membuat kita jadi tahu karena semua lambat laun terungkap oleh media.

Reformasi Nasional Sudah Berjalan

Di era reformasi, kontrol di tingkat penyelenggara negara sudah berjalan. Rakyat memilih wakil rakyat (DPR). DPR kemudian memilih capres cawapres. Lalu rakyat kembali memilih langsung presiden dan wapres.

Setelah pemerintahan terbentuk, pemerintahan membuat program pemerintahan dan melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya ini pemerintah diawasi oleh DPR. Sampai di sini semua berjalan dengan benar. Hanya saja masih ada 1 kelemahan ketika ada istilah koalisi yang menyebabkan adanya pembagian kekuasaan yang berujung melemahnya kontrol DPR.

Namun, meski pemerintah dan DPR sangat rawan berbagi kekuasaan, masih banyak yang mengawasi gerak-gerik kedua lembaga tinggi negara tersebut. Ada media massa, ada LSM dan ada mahasiswa. Ketiga elemen ini bisa dibilang sebagai bentuk pengawasan oleh masyarakat langsung.

Media massa nasional misalnya, tidak mungkin berani memberitakan yang tidak sebenarnya. Kita tahu sekarang bahwa semakin berani sebuah media mengkritik pemerintah dan DPR, maka media itu akan semakin laris. Jadi meski media masih berkiblat ke sektor modal, namun selera masyarakat memaksa mereka untuk tetap jujur di jalannya. Kalau tidak, siap-siap saja medianya tidak laku. LSM dan mahasiswa pun tidak akan pernah berhenti mengawasi jalannya negara. Kalau ada skandal di lembaga tinggi negara, mereka langsung bergerak.

Nah, meski masih saja kita jumpai korupsi, penyalahgunaan wewenang atau bagi-bagi kekuasaan, tapi semua sudah berhadapan langsung dengan rakyat. Media dengan teknologinya telah membuat reformasi tingkat nasional sudah berjalan di jalur yang tepat.

Namun, sayang reformasi ini masih terjadi di tingkat nasional. Di tingkat daerah (baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota), masih jauh dari harapan. Kalau setelah 12 tahun reformasi, kondisi negara terus beradaptasi mencari bentuk yang paling pas, tapi ternyata reformasi di daerah malah SAMA SEKALI BELUM DIMULAI!

Kondisi Di Daerah

Secara singkat, kondisi di daerah bisa langsung kita katakan masih seperti jaman orde baru. Pemerintahan daerah bisa dibilang belum terkontrol. Semua komponen yang seharusnya saling mengontrol secara nyata melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang bersama-sama.

Kita tahu kejahatan Soeharto adalah kejahatan yang abu-abu. Sampai wafatnya, dia tidak bisa dituduh bersalah. Ini dikarenakan Soeharto mempertahankan kekuasaan dengan “menghidupi” semua komponen negara. DPR dan media, yang seharusnya mengontrol pemerintah, semua dinyamankan dan bersama-sama menghabiskan uang rakyat. Celakanya, semua itu dikerjakan dengan sistematis dan LEGAL! Dan kondisi inilah yang terjadi di daerah. Meski kita tidak bisa menyamaratakan semua daerah, tapi bisa dibilang seperti inilah yang terjadi di banyak daerah.

Mempertahankan Kekuasaan

Yang paling menonjol dari “penyakit” orde baru adalah bagaimana pemerintah daerah mempertahankan kekuasaan alias status quo. Memang, kepala daerah hanya bisa menjabat paling lama 2 periode, tapi soal status quo, lain lagi. Kondisi perpolitikan daerah selalu dibuat sama seperti periode sebelumnya. Hal ini bukan saja kepentingan kepala daerah melainkan kepentingan hampir semua pegawai pemda yang sudah di zona nyaman mereka.

Pegawai pemda pada umumnya ingin punya kepala daerah yang “biasa” saja supaya semua praktik korupsi yang sudah terbiasa berjalan tidak terganggu. Mereka semua ingin agar kepala daerah tidak jatuh pada orang yang punya visi politik reformis. Pemasukan “sampingan” mereka terancam terputus jika kepala daerahnya benar-benar jujur.

Itulah kenapa di banyak pilkada, calon incumbent, atau calon yang didukung incumbent, selalu memenangi pilkada. Dan untuk mempertahankan kekuasaan ini, tentunya calon incumbent menggunakan segala potensi yang ada di pemerintahan. Menjelang pencalonan periode ke-2, kita seringkali melihat betapa banyaknya proyek pemda yang ditunggangi sang kepala daerah untuk berkampanye dan mempertahankan kekuasaan.

Seperti halnya di jaman orde baru, pemda prov/kab/kota semua “mengondisikan” DPR, media, LSM dan mahasiswa untuk tidak mengganggu pemda. Mereka semua “dibina” dan diajak bersama-sama membohongi rakyat. Bedanya dengan orde baru adalah, ketika ada yang tidak bisa “dibina” oleh orde baru, ya langsung “dibina-sakan”.

Penulis ingin memberi contoh dari teori di atas dengan kejadian di Mojokerto dan Jawa Timur yang merupakan tempat tinggal penulis. Dari beberapa kali pilkada yang sudah diselenggarakan, terbukti bahwa kekuatan incumbent (status quo) selalu memenangkan pilkada di kabupaten Mojokerto, kota Mojokerto dan provinsi Jawa Timur.

Pilkada Kab. Mojokerto 2005

Calon incumbent saat itu adalah Achmady yang jika kita lihat caranya mempertahankan kekuasaan, maka dia “sangat Soeharto”. Tiga partai terkuat saat itu (hasil pemilu 2004) yaitu PDIP, PKB dan Golkar, semua dipeluk erat oleh Achmady. Semua dinyamankan dan diajak bersama-sama minkmati indahnya uang rakyat. Walhasil, ketiga partai ini mendukung penuh Achmady dan mendapatkan kemenangan mutlak 87,31%. Angka ini pun langsung mendapatkan rekor MURI meski akhirnya tergusur oleh hasil pilkada kab. Jembrana (88,56%) pada tahun yang sama.

Hasil yang hampir 90% ini memperlihatkan bagaimana Achmady berhasil “membina” semua partai besar untuk mendukung. Dan pada kondisi seperti ini, apakah kita masih bisa berharap para anggota dewan bisa mengontrol pemerintah?

Pilkada Provinsi Jawa Timur 2008

Pada pilgub Jatim tahun 2008 ini, memang secara resmi tidak ada calon incumbent. Namun seperti yang telah disebut di atas, mempertahankan kekuasaan bisa dilanjutkan ke kerabat atau kroni dari kepala daerah lama. Hal ini jelas untuk mempertahankan status quo dan “kesejahteraan” para pejabat di pemda Jatim.

Imam Utomo adalah gubernur lama yang sudah 2 kali periode. Di ujung masa jabatan, biasanya wakilnya yang akan digadang untuk menggantikannya. Tapi sayang wagub saat itu, Soenarjo, tidak sejalan dengan Imam. Secara politik, Imam lebih dekat dengan sekdaprov saat itu yaitu Soekarwo. Dengan kondisi ini, bisa dibilang Soekarwo adalah “incumbent secara sistem”.

Persiapan Soekarwo untuk menggantikan Imam sudah terlihat sejak tahun 2006 atau 2 tahun sebelum pilkada. Saat itu, Soekarwo sudah membangun “brand” dengan sebutan Pakde Karwo. Membangun brand ini meliputi pembuatan logo dan ilustrasi yang tampaknya benar-benar melibatkan ahli marketing. Soal penyebarannya, jangan tanya, setiap pelosok di seluruh Jatim sudah terpampang wajah Soekarwo saat itu.

Persiapan yang panjang ini tentu melibatkan hampir semua komponen pemda di Jatim. Semua benar-benar dikondisikan untuk memenangkan Soekarwo. Bahkan ketika Soenarjo yang menggandeng Ali Maschan Musa dan didukung secara resmi oleh Golkar, tidak dianggap sebagai halangan yang berarti bagi Soekarwo. Di balik tim sukses resmi, Soekarwo yang menggandeng Saifullah Yusuf ini membuat tim sukses bayangan yang terdiri dari lintas partai, termasuk petinggi Golkar.

Tak heran kalau suara Golkar untuk Soenarjo, lenyap di hari pemilihan. Dan tak heran juga ketika dalam Musda Golkar kemarin, tokoh-tokoh Golkar yang berkhianat di tahun 2008 malah menjadi pimpinan Golkar di tingkat provinsi saat ini. Ini berkat “pengondisian” yang luar biasa yang dilakukan oleh Karsa (sebutan untuk Soekarwo-Saifullah) untuk memastikan pemerintahannya “stabil”.

Justru tantangan yang tidak diperhitungkan yang akhirnya sempat merepotkan Karsa. Cagub yang diusung partai-partai kecil yaitu Khofifah Indar Parawansa tanpa diduga memaksa Karsa masuk ke putaran kedua. Tampaknya Karsa terlalu terlena dan sudah yakin menang 1 putaran sehingga tidak menganggap kekuatan Khofifah. Di putaran kedua ini Karsa melakukan segala cara untuk menebus kesalahan, tentunya termasuk cara-cara kotor.

Hasilnya Karsa pun menang. Status quo pun aman. Khofifah yang sempat menggugat karena banyaknya kecurangan pun akhirnya tak berdaya. Meski kecurangan benar-benar ada, kita juga harus sadari bahwa sistem hukum juga bisa direkayasa. Dan calon “incumbent secara sistem” itu kembali berkuasa.

Pilkada Kota Mojokerto 2008

Untuk di kota Mojokerto, kondisinya agak lain dengan kabupaten. Tiga partai besar yaitu PDIP, PKB dan Golkar, ketiganya mempunyai calon sendiri-sendiri. Namun, sebagai pengusung calon incumbent, PDIP sejak awal sudah tampak bakal tak terbendung karena menggunakan segala potensi incumbent untuk berkampanye setiap saat.

Walhasil calon incumbent yaitu Abdul Gani Soehartono yang saat itu menggandeng Mas’ud Yunus, bisa memenangkan pilkada kota Mojokerto dengan angkal mutlak yaitu 68,36%. Angka ini tentu tidak sehebat Achmady di kabupaten Mojokerto, tapi cukup menggambarkan bagaimana kuatnya seorang calon incumbent.

Pilkada Kab. Mojokerto 2010

Mungkin karena rekor MURI itu, Achmady kemudian merasa ke-pede-an. Dia mencalonkan diri menjadi cagub Jatim pada tahun 2008. Hasilnya, dia kalah telak di putaran pertama. Dan tahun 2008 menjadi tahun sial bagi Achmady karena saat itu ada aturan yang mengharuskan dia mundur dari kursi bupati jika mencalonkan diri jadi cagub. Setelah Achmady sudah mundur, aturan ini direvisi, tapi Achmady sudah terlanjur mundur dari bupati dan kalah di pilgub.

Posisi bupati Mojokerto kemudian digantikan oleh wakil Achmady yaitu Suwandi yang kemudian mendapat wakil bupati dari PDIP yaitu Iswanto. Pasangan ini akan menghadapi pilkada lagi di bulan Juni mendatang. Dan sesuai dengan teori status quo di atas, Suwandi dan Iswanto (yang sudah merasakan sama-sama enak) akan maju bersama dalam pilkada. Soal partai pendukung, 2 partai besar sudah di tangan karena keduanya adalah ketua partai di kab. Mojokerto. Suwandi adalah ketua Golkar dan Iswanto adalah ketua PDIP.

Pada pemilu 2009, 3 partai besar di kab. Mojokerto tidak sama dengan tahun 2004. Jika di tahun 2004 adalah PDIP, PKB dan Golkar, maka di tahun 2009 tiga partai besarnya adalah Demokrat, PDIP dan Golkar. Dan menurut Anda, cabup mana yang akan mendapat suara Demokrat dalam pilbup Mojokerto tahun ini? Betul sekali tebakan Anda, tak lain dan tak bukan, pasangan Suwandi-Iswanto! Persoalan apakah pasangan ini nanti akan menang atau tidak, tentu kita harus tunggu hasilnya di bulan Juni nanti. Tapi jika kita lihat teori di atas, Suwandi-Iswanto sudah di atas angin dan akan menang dengan mudah.

Pada pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, memang hasilnya terkadang tidak sejalan dengan jumlah anggota dewan yang ada. Namun untuk daerah di mana tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah, mesin politik partai masih berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan tingkat kefanatikan masyarakat yang masih tinggi terhadap partai. Dan ini berlaku di daerah seperti Mojokerto.

Mengenai tunggang-menunggang pada program pemerintah, tidak ada perdebatan. Setiap ada kesempatan pasang foto, Suwandi-Iswanto selalu pasang tampang. Anjuran mengenai narkoba, pendidikan, pertanian, dsb, semua ada foto pasangan tersebut. Belum lagi ketika mereka menggunakan aparat pemda seperti camat, lurah, ketua RW sampai ketua RT semua dibuatkan acara untuk meningkatkan elektabilitas mereka.

Misalnya saja ada acara pembagian pakaian batik kepada seluruh ketua RT dan RW dari bupati. Acara yang digelar di setiap desa ini jelas bagian dari penyalahgunaan wewenang. Tidak ada angin tidak ada hujan kok tiba-tiba bagi-bagi batik? Yang dilihat orang kan bupati bagi-bagi batik, padahal itu jelas pakai uang negara, kan?

Setelah melihat contoh-contoh tersebut, sekarang mari kita bahas satu-persatu elemen-elemen yang seharusnya mengontrol kinerja pemerintah daerah:

DPR Daerah

Dari contoh yang sudah disebutkan, sebenarnya sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa reformasi benar-benar belum terjadi di daerah. Partai apapun yang mejadi kepala daerah, semua sama saja. Partai di daerah tampaknya sudah tidak begitu peduli dengan ideologi yang diusungnya. Satu-satunya ideologi yang dipegang di daerah adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan.

Anggota dewan yang duduk di DPRD pun mencari aman. Apapun partai yang diusungnya tak membuat dia menjadi kritis terhadap pemda. Anggota juga tak ubahnya seperti pejabat pemda pada umumnya. Mereka perlu status quo tetap berjalan sehingga semua yang sudah dia genggam tidak terlepas lagi. Sehebat dan sebersih apapun ideologi partai di tingkat nasional, mereka harus rela partainya diwakili oleh orang-orang yang oportunis di tingkat daerah.

Media Daerah

Di tingkat nasional, media yang laku adalah yang jujur dan membela rakyat. Ini membuat media nasional berlomba mengawasi jalannya pemerintahan dan juga lembaga tinggi negara lainnya. Ini juga didasari bahwa media nasional sangatlah banyak sehingga persaingan juga tinggi.

Namun ini tidak terjadi di daerah terutama di tingkat kabupaten. Dan lebih parah lagi di kabupaten kecil atau pelosok. Di tingkat kabupaten kecil, media yang beredar mengawasi jalannya pemerintahan bisa dibilang cuma media cetak dan radio. Dari sisi wartawan, ada wartawan media cetak, reporter radio dan kontributor TV nasional.

Dari ketiga bentuk wartawan ini, yang paling berpeluang mengawasi dan membentuk opini publik hanyalah media cetak. Sayangnya, media cetak yang ada di kabupaten kecil biasanya cuma ada 1 atau 2 saja yang laku. Nah, dari media cetak yang sedikit ini, biasanya semua telah “dibina” oleh pemda setempat. Hasilnya, apapun kejelekan yang dilakukan pemda, DPRD dan juga partai, menjadi hal yang sepenuhnya baik bagi masyarakat setempat.

Maaf kepada pembaca yang berprofesi wartawan dan ada di daerah. Mungkin tulisan ini menyamaratakan semua wartawan daerah. Dan meski tidak mungkin bisa disamaratakan, tapi memang kondisi yang saya lihat terutama di Mojokerto adalah memang seperti itu.

LSM Daerah

Di daerah manapun, LSM selalu ada. LSM ini kebanyakan berangkat karena faktor ekonomi. LSM yang seperti ini biasanya didirikan oleh orang yang tahu celah di pemerintahan dan bisa mendapatkan dana dari situ. Meski begitu, ada juga sedikti LSM yang berangkat dari faktor ideologi. Sayangnya, dari yang sedikit ini, kebanyakan LSM juga sudah “terbeli”.

Mahasiswa Daerah

Mahasiswa di kota besar biasanya jauh lebih kritis dalam melihat kehidupan di sekitarnya. Meski tidak semua, tapi memang banyak mahasiswa yang menyempatkan diri di luar tugas akademisnya untuk peduli dengan kondisi sosial di sekitarnya. Namun sayang, kepedulian seperti ini jarang kita temui di kota kecil. Mahasiswa di perguruan tinggi dari kota kecil cenderung hanya mengejar gelar untuk segera cari kerja.

Jika Anda pernah kuliah di universitas besar seperti UI, UGM atau Unair, Anda pasti menemukan komunitas-komunitas mahasiswa yang terkesan tidak peduli sama nilai akademisnya. Mereka ini lebih sering membuat forum diskusi dibanding harus mengerjakan tugas dari dosennya. Dan meski mereka seringkali di-cap sebagai mahasiswa abadi, tapi kita juga harus berterima kasih pada mereka karena sering kali perubahan bangsa ini dimulai dari gerakan mereka.

Sayang, kondisi kampus sebagai penggerak perubahan tidak berlaku di daerah. Di Mojokerto misalnya, mahasiswa lebih suka mencari pekerjaan sambilan untuk mendapat tambahan uang saku daripada harus repot-repot berpikir tentang pemerintahan. Bagi mahasiswa kota kecil, tidak ada untungnya bagi mereka untuk memikirkan kepentingan rakyat, toh rakyat secara keseluruhan juga tidak memikirkan nasibnya.

Akhirnya, mahasiswa daerah tak ubahnya pelajar SMP atau SMA. Mereka datang ke kampus sesuai jadwal, lalu pulang ketika jam pelajaran usai. Begitu terus setiap hari hingga akhir semester mereka mengikuti ujian dan setelah sekian tahun, mereka lulus dan dapat ijasah. Di luar itu, tidak ada kepedulian, tidak ada diskusi dan tentunya tidak ada gerakan yang mereka kerjakan.

Kesimpulan

Rakyat di daerah dikondisikan menjadi rakyat yang tak punya masalah dengan pemda setempat. Mereka tak pernah terusik bahwa kemiskinan mereka adalah tanggung jawab pemda. Mereka merasa normal untuk menjadi miskin dan menderita. Mereka merasa kemiskinan dan kebodohan mereka adalah karena kesalahan mereka sendiri. Mereka ini tertindas tapi tak pernah merasa tertindas. Mereka hanya menunduk lesu ketika pemerintah dan media bilang, “Kamu itu tidak tertindas, tapi kamu itu memang dari sananya miskin!”

Di banyak daerah belum terjadi reformasi. Kondisinya masih seperti zaman orde baru. Kepedulian tokoh daerah bisa dibilang masih kurang karena orang pintar di daerah cenderung pergi meninggalkan desanya menuju kota besar. Yang bisa kita harapkan adalah dari orang daerah yang masih tinggal di daerah. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah reformasi terjadi di daerah Anda? Kalau belum, mungkin Anda yang harus memulai.

Caranya? Buat media-media cetak independen yang bisa menyampaikan ide-ide dan pandangan Anda tentang kota Anda. Buatlah gerakan dengan mencari orang-orang yang berpandangan sama dengan Anda. Kumpulkan dana yang bisa membuat media Anda gratis dan terbit rutin. Media cetak bisa dibuat sesederhana mungkin sesuai dana yang ada.

Jika di kota Anda ada perguruan tinggi, sampaikan ide-ide Anda ini kepada mahasiswa terlebih dahulu. Gerakan bisa dimulai dari kampus yang ada. Gandeng LSM yang masih jujur untuk memperkuat jaringan Anda. Jika kekuatan gerakan Anda sudah mulai terlihat, hal ini dengan sendirinya akan memaksa media-media resmi untuk ikut menyuarakan suara-suara Anda.

Yang perlu disadari adalah bahwa ujung dari gerakan reformasi daerah ini bukanlah kekuasaan. Kita tidak mencari kekuasaan. Yang kita perlukan adalah bangkitnya media-media, LSM-LSM dan mahasiswa serta elemen masyarakat lain untuk mengontrol jalannya pemerintahan daerah.

Dan tantangan terbesar bagi Anda (yang dengan sendirinya telah menjadi LSM) adalah ketika suara Anda sudah terdengar di kota Anda, lalu Anda “dibeli” oleh kekuatan status quo. Kalau Anda terbeli, sia-sia semua yang Anda perjuangkan sejak awal. Nilai positif dan kebaikan pada diri Anda di mata Tuhan, rakyat dan alam semesta langsung lenyap. I hope not.

Mojokerto, 7 April 2010

Hasyim MAH

hasyimmah.wordpress.com

Kita Mudah Terjebak dan Lebay

Seperti yang kita tahu, neswmaker kita bulan ini adalah Susno Duadji. Tiap hari tiap waktu bisa kita lihat di channel berita, pro dan kontra mengenai “nyanyian” Susno terus dibicarakan. Secara umum, kita bisa lihat bahwa pendapat masyarakat adalah membela Susno yang diserang balik oleh rekan dan atasannya di Polri.

Nyanyian Susno jelas harus kita hargai. Kita juga harus mengusut tuntas siapa saja yang terlibat pada laporan tersebut. Demi rasa keadilan. Tapi, saya sangat tidak setuju kalau tiba-tiba Susno menjadi pahlawan yang luar biasa.

Inilah respon yang seringkali berlebihan dari masyrakat. Kita mudah sekali tersulut dan langsung menilai sesuatu dengan hitam-putih. Kita ingat kasus kriminalisasi Chandra dan Bibit di KPK, masyarakat juga sangat berlebihan ketika membela Chandra-Bibit seakan-akan sudah tahu pasti track record dari keduanya. Chandra-Bibit memang harus kita bela, tapi jangan berlebihan seperti itu dong…

Lalu kita ingat juga kasus Century yang semua orang langsung menuding habis-habisan Sri Mulyani (SM) dan Boediono. Padahal, seperti yang pernah saya tulis di sini, SM dan Boediono memang salah tapi bukan pada tahap kejahatan.

Dalam melihat suatu kasus, marilah kita sedikit menjauh untuk melihat kasus tersebut secara utuh. Dengan seperti ini diharapkan pendapat kita bisa lebih arif, bijak dan obyektif. Laporan Susno harus kita usut dan dia juga harus kita bela ketika diserang atasannya, tapi bukan berarti dia tiba-tiba jadi pahlawan kejujuran. Coba bayangkan saja, Susno yang tahun lalu menemui Anggoro di Singapura (setelah Anggoro ditetapkan buron oleh KPK), kok tiba-tiba sekarang menjadi sosok pembela kebenaran yang luar biasa. Bahkan yang lebih menggelikan ketika ada DPR yang mengusulkan Susno menjadi ketua KPK. Apa nggak salah nih? Orang Jawa bilang, ngunu yo ngunu ning yo ojo ngunu.

Dari kasus ini kita tahu bahwa Polri seperti sarang penyamun. Ketika ada yang “bernyanyi”, semua kebakaran jenggot. Dan ini sebenarnya sudah terlihat sejak Susno menemui Anggoro di Singapura tahun lalu itu. Kunjungan yang diketahui Kapolri itu memperlihatkan bahwa polisi “bermain” di situ. Lalu ketika masyarakat heboh dan banyak dibicarakan di media, Susno akhirnya dijadikan kambing hitam di tubuh Polri. Susno pun dilengserkan. Nah, mungkin karena kurang sesajen (pesangon), Susno pun kini bernyanyi tentang kelakuan rekan-rekannya di kepolisian.

Nah, Susno yang lagi sakit hati ini memang harus kita rangkul sambil kita dengarkan terus kicauannya. Agak dipuji-puji sedikit tidak apalah yang penting dia terus berkicau. Tapi tolong jangan terlalu berlebihan. Kita harus tetap ingat bahwa dia pada dasarnya sama saja dengan rekan-rekannya ketika masih menjabat. Tapi ya karena kurang sesajen itu tadi…

Semoga kita bisa lebih obyektif dalam melihat kasus-kasus yang ada. Baik yang sekarang maupun yang akan datang.

Salam obyektif.

Mojokerto, 25 Maret 2010

Hasyim MAH

Mari Menilai Kasus Century Secara Obyektif

Tulisan ini dibuat 1 hari menjelang dibacakannya hasil Pansus DPR mengenai Kasus Bank Century. Namun, terlepas apa pun hasilnya besok, saya ingin berusaha menilai kasus ini tanpa adanya keberpihakan atau kepentingan politik lainnya.

Kasus ini sebenarnya memperlihatkan dengan jelas kepada kita bahwa kepentingan politik selalu mengalahkan kepentingan bangsa secara umum. Bagi politisi Senayan yang berseberangan dengan pemerintah, ketika ada peluang untuk menjatuhkan kredibilitas pemerintah, apapun akan dia lakukan. Begitu juga sebaliknya bagi politisi yang pro-pemerintah, apapun dia lakukan untuk bisa menyelamatkan pemerintahan. Kedua kubu akhirnya melupakan tugas utama mereka dan hasilnya, program pemerintah pun akhirnya banyak terbengkalai karena kasus ini. Dan rakyat juga yang akhirnya jadi korban.

Apakah Boediono dan Sri Mulyani Bersalah?

Boediono (selaku Gubernur BI) dan Sri Mulyani (selaku Menkeu) bisa kita nggap salah, namun bukan berarti salah seperti yang banyak dituduhkan. Banyak pihak yang secara kasar bilang bahwa mereka pencuri. Saya rasa ini tuduhan yang berlebihan.

Boediono dan Sri Mulyani adalah yang paling bertanggung jawab atas kebijakannya mengeluarkan bailout. Namun hal ini tidak bisa kita salahkan karena ini hanya masalah kebijakan. Mengenai ada pendapat ahli yang menyatakan bahwa kebijakan ini salah, ini hanya masalah madzhab ekonomi.

Menurut Boediono dan Sri Mulyani, Century harus diselamatan karena akan berdampak sistemik. Ekonom lain berpendapat berbeda. Nah, masalah pendapat ini tentu tidak bisa kita jadikan alasan untuk menyalahkan Boediono dan Sri Mulyani, karena kebijakan itu muncul juga didasari pendapat mereka sebagai ahli ekonomi.

Hanya saja Boediono dan Sri Mulyani bisa saja kita salahkan jika bailout yang bernilai Rp 6,7 T itu ternyata salah perhitungan. Dan seandainya angka ini memang salah hitung (salah data dari bawahannya), itu juga bukan berarti kita bisa menuduh Boediono dan Sri Mulyani sebagai orang jahat yang mencuri uang negara. Namun sebagai petinggi negara tentu mereka berdua harus bertanggung jawab atas kelalaian mereka. Bagaimana mungkin pejabat setinggi itu bisa mendapatkan data yang salah mengenai uang negara yang begitu besar. Pertanggungjawaban ini memang bisa berupa pengunduran diri dari jabatan mereka sekarang ini. Langkah ini tentu merupakan langkah yang paling bijak bagi keduanya.

Namun, di sini kembali saya tegaskan, akan sangat tidak adil jika kita menuduh mereka sebagai pencuri atau orang jahat. Mereka berusaha menjalankan tugas mereka dengan baik. Hanya saja mereka mendapatkan data yang keliru. Mereka sama sekali tidak mencari keuntungan pribadi dari kasus ini.

Hal ini juga berlaku terhadap pemerintahan SBY. Tuduhan bahwa dana tersebut mengalir ke tim sukses SBY saya rasa itu mengada-ada. Kita harus akui bahwa popularitas SBY pada pilpres kemarin memang luar biasa. Mereka tidak perlu dana sebesar itu untuk memenangkan pemilu apalagi dari sumber dana yang tidak jelas seperti itu.

Secara Hukum Siapa yang Perlu Dihukum?

Satu-satunya pencuri dalam kasus ini adalah Robert Tantular dan kroninya. Merekalah yang harus dihukum berat atas kerugian negara dan nasabah. Robert jugalah yang membuat skenario bagaimana bisa mengelabui BI dan Depkeu agar memberikan bailout kepada Bank Century.

Maka dari itu, yang paling mendesak kita lakukan sekarang ini adalah menelusuri dana bailout itu dan berusaha menyelamatkan uang negara dengan cara mengusut tuntas aset-aset dari Robert Tantular. Perlu kita ketahui bahwa Robert juga merampok habis harta sesama investor Bank Century.

Jika kita memang benar-benar ingin menyelamatkan kekayaan negara, mari kita fokus ke Robert Tantular, bukan kepada sisi politis seperti yang dilakukan Pansus di DPR sekarang ini. Buang-buang energi, waktu dan hanya menyuguhkan sinetron politik ke masyarakat.

Melihat fakta tersebut, tentu kita sangat sedih bahwa seorang Robert Tantular bisa mengobrak-abrik negara seperti sekarang ini. Dan celakanya, para wakil rakyat lebih suka berheboh-heboh ria tanpa memperhatikan secara jernih inti persoalan ini.

Mojokerto, 2 Februari 2010

Hasyim MAH