Hasyim MAH Blog

Berharap Adanya Diskusi

Islam Liberal Tak Harus Jadi @ulil

Posted by hasyimmah pada April 27, 2011

Tumbuhnya pemikiran Islam liberal di Indonesia tidak bisa kita lepaskan dari kehadiran Jaringan Islam Liberal (JIL) yang diprakarsai oleh Ulil Abshar Abdalla. Tokoh ini seperti yang kita tahu sangat berani melontarkan hasil pemikirannya meski harus berhadapan dengan ulama-ulama konservatif yang juga tak jarang membahayakan keselamatan dirinya sendiri.

Saya, penulis tulisan ini, adalah orang yang termasuk mengagumi gaya berpikir liberal yang dibawa oleh Ulil. Saya setuju dengan semangat yang diusung semisal tentang membuka pintu ijtihad, pluralisme, membela minoritas, hingga menentang kekerasan yang berdasar pada keyakinan. Kekaguman ini tentu akhirnya membawa saya memantapkan hati untuk menyatakan bahwa saya adalah penganut Islam liberal.

Saya pun juga menjadi follower di Twitter-nya Ulil (@ulil) hampir setahun ini. Kedekatan sepihak sesuai hukum Twitter ini semakin hari semakin membuat saya menemukan ketidakcocokan dengan pemikiran Ulil. Celakanya, ketidakcocokan ini menyangkut definisi Islam liberal itu sendiri. Keraguan ini sempat membuat saya terombang-ambing dalam keraguan tentang posisi saya sendiri: saya ini termasuk Islam liberal atau bukan, ya? Di satu sisi saya sangat setuju dengan pemikiran yang melandasi JIL, namun di sisi lain rasanya tidak pantas jika mengaku liberal tapi tidak sependapat dengan pendiri JIL dalam hal mendefinisikan Islam liberal itu sendiri. Posisi saya yang bukan siapa-siapa tentu tidak sebanding dengan nama besar Ulil.

Sedikit Demi Sedikit

Ketidakcocokan pemikiran ini sudah pernah muncul sejak tahun lalu ketika salah satu admin Kompasiana yaitu Iskandar Zulkarnain, sempat berdebat dengan Ulil mengenai Qurban ketika momen Idul Adha tahun lalu. Saat itu Ulil berpendapat (saya tidak terlalu hapal secara detail) bahwa prosesi qurban seharusnya bisa dikonversi dalam bentuk lain misalnya berupa beasiswa kepada anak kurang mampu atau kegiatan sosial lainnya.

Saat itu, Iskandar tampak sekali mulai terpancing emosinya yang ditunjukkan dengan rasa gemas terhadap sudut pandang pemikiran Ulil. Di saat yang sama Ulil, seperti biasa, tampak landai setiap kali menghadapi perbedaan pendapat seperti ini.

Bagi saya pribadi, pendapat Ulil saat itu juga terlalu “keluar”. Meski begitu saya masih berusaha menerima pendapat itu sebagai pendapat Islam liberal.

Hal-hal kecil seperti ini secara tak sadar ternyata memunculkan sedikit demi sedikit ketidakcocokan pemikiran yang saya terima selama ini tentang Islam liberal dengan pemikiran yang dibawa Ulil.

Yang terakhir ini adalah twit Ulil pada tanggal 25 April 2011 mengenai nikah beda agama. Pada hari itu, Ulil menyatakan di Twitter: “Orang2 yg kawin beda-agama umumnya lebih dewasa, baik scr emosional/intelektual, sbb mereka hrs menghadapi banyak tantangan.”

Twit itu dilanjutkan dengan: “Many same-religion marriages ends in divorce. And many mix-marriages lasts in happiness. Religion is not the sole assurance of lasting one.”

Kedua twit itu spontan mendapat banyak sekali tanggapan baik yang pro maupun yang kontra. Namun, dari banyaknya tanggapan itu, Ulil memberikan kesimpulan dalam 4 kali twit yang jika disambung adalah sebagai berikut: “Setelah membaca beberapa tanggapan soal twit saya mengenai nikah beda agama, saya menarik beberapa kesimpulan sederhana. Pertama: banyak orang Islam yg belum siap dg beda pendapat. Perbedaan tafsir mudah dituduh sesatlah, merusak Islam lah. Kedua: teman2 non-Muslim lebih kelihatan dewasa, “cool”, dan toleran dlm menanggapi soal nikah beda agama ini. Ketiga: bahkan beberapa tweep yg bio-nya seolah2 menunjukkan dia cukup terbuka gaya hidupnya, dlm soal agama konservatif.”

Pendapat Ulil di sini tampak sekali kurang pas ketika menilai sebuah pernikahan dan berpendapat bahwa nikah beda agama umumnya lebih dewasa dan seakan-akan tidak akan berakhir dengan perceraian. Ulil jelas berpendapat bahwa perceraian lebih banyak dialami oleh orang yang menikah dengan agama yang sama. Lalu di kesimpulannya pun, Ulil memberikan generalisasi berupa: teman-teman non-muslim lebih kelihatan dewasa.

Saya secara pribadi berpendapat bahwa pernikahan beda agama itu salah satu yang bisa kita diskusikan meski umat Islam konservatif menentang. Tapi saya tetap tidak setuju dengan cara Ulil menyampaikan pendapatnya yang secara “kurang kerjaan” malah menyakiti umat Islam lainnya.

Di satu sisi, Ulil yang dengan tenang menyalahkan orang yang emosi karena pendapatnya, namun di sisi lain, Ulil tampak sekali sengaja menyakiti perasaan orang lain. Mungkin Ulil sedikit lupa bahwa ketika kita harus menghargai pendapat orang lain, maka perbedaan pendapat yang termasuk harus kita hormati adalah pendapat orang “yang tidak bisa menerima perbedaan pendapat”.

Cari Gara-Gara

Dari berbagai pernyataan Ulil di Twitter (yang merefleksikan pendapatnya di dunia nyata juga), saya akhirnya saya mempunyai beberapa kesimpulan tentang Islam liberal yang dibawa Ulil:

  1. Kebebasan ijtihad yang diusung akhirnya lebih mengarah pada kemungkinan untuk menghilangkan ciri Islam secara total. Dalam hal ini, saya berpendapat bahwa sholat (ibadah paling dasar pada Islam) pun pada akhirnya bisa diusulkan untuk diubah secara teknis.
  2. Ulil seringkali meng-generalisasi perilaku umat beragama dan justru mendiskreditkan umat Islam. Ada perasaan bangga ketika memuji umat agama lain dan menyalahkan umat agama sendiri dan seakan-akan itu adalah tolok ukur liberalisme dan kedewasaan berpikir.
  3. Dalam menyampaikan pendapat barunya, saya lebih menganggap bahwa Ulil sengaja lebih memilih hal-hal yang itu banyak yang menentang (dari umat muslim sendiri). Kondisi ini bisa dibilang bahwa Ulil lebih suka mencari gara-gara daripada mengajak umat muslim yang belum liberal untuk bisa menerima pemikiran liberal.

Yang saya bingung tentang Ulil adalah apakah dia masih percaya sama figur Muhammad sebagai utusan Tuhan atau menganggap Muhammad hanya sebagai konseptor sebuah gaya hidup saja. Kebingungan saya ini sangat mendasar karena ini menyangkut suatu perintah dari Tuhan yang bersifat mutlak ataukah semua bisa kita ubah sesuai keinginan kita.

Saya percaya bahwa semua ibadah yang bersifat simbolik justru merupakan keputusan Tuhan yang disampaikan melalui Muhammad. Dan tentu saja ibadah-ibadah ini tidak bisa kita perdebatkan lagi selama kita percaya bahwa Muhammad itu utusan Tuhan. Sholat, ibadah haji, puasa, atau ibadah qurban adalah contoh-contoh ibadah tersebut.

Kita (setidaknya sampai kondisi bumi saat ini) tak perlu mempertanyakan apakah jumlah rokaat dan waktu sholat bisa diubah, apakah haji bisa dilaksanakan di luar Mekkah, apakah puasa bisa diubah waktunya, atau apakah qurban bisa digantikan dalam bentuk lain. Masih banyak hal yang secara prioritas lebih penting kita diskusikan daripada hal-hal yang hanya bisa membuat banyak orang marah.

Kesimpulan Akhir

Setelah dibalut keraguan apakah saya Islam liberal atau bukan, akhirnya saya memberanikan diri menyatakan bahwa saya menganut Islam liberal tapi bukan seperti yang disampaikan oleh Ulil Abshar Abdalla. Saya merasa yakin dengan standar liberal yang saya yakini sendiri tanpa harus seperti JIL. Jika bersikap keluar Islam, saya setuju dengan menjunjung tinggi kebebasan berkeyakinan, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan juga anti-kekerasan. Namun jika bersikap ke dalam Islam sendiri, saya lebih cocok untuk membuka wacana ijtihad dalah hal-hal yang memang sudah saatnya kita diskusikan, bukan hal-hal yang tidak perlu yang hanya akan membuat pemikiran liberal malah dijauhi.

Pemikiran Ulil yang terlalu terbuka seperti itu pada akhirnya justru menghambat penyebaran paham liberal itu sendiri. Kebanyakan orang Islam yang hati-hati mengenai masalah tauhid akhirnya malah antipati terhadap pemikiran liberal karena akan terjebak dalam hitam putih liberal dan non-liberal. Kebanyakan orang akan terjebak untuk memilih pemikiran konservatif atau pemikiran Ulil.

Saya yakin, orang Islam liberal yang sejauh Ulil (tingkat liberalnya), masih sangat sedikit dibanding umat Islam secara keseluruhan di Indonesia. Dan tentu lebih sedikit lagi orang yang menyatakan diri untuk tetap liberal namun tidak berada di bawah pemikiran Ulil. Di wilayah inilah saya sekarang menempatkan diri. Liberal tak harus menjadi Ulil.

Ulil, bagimu liberalmu, bagiku liberalku.

Mojokerto, 27 April 2011

Hasyim MAH

Ditulis dalam Agama | Dengan kaitkata: | 1 Comment »

Kembalikan Air Tanah Ke Tanah

Posted by hasyimmah pada Agustus 10, 2010

Bila kita peduli sama lingkungan dan berpikir tentang masa depan bumi, kita tidak bisa melupakan pentingnya air. Yang dimaksud air di sini adalah air tawar, karena kita tahu bahwa salah satu yang mengancam kehidupan manusia di masa depan adalah habisnya air tawar karena semua air cenderung lebih mudah menjadi air laut karena tidak tersimpan di daratan.

Kondisi bumi yang semakin rusak membuat air tawar tidak tertahan di daratan. Salah satu penyebab utama adalah gundulnya hutan di dataran tinggi yang membuat air semakin cepat turun ke dataran rendah. Di sisi lain, kondisi permukaan tanah di dataran rendah (perkotaan) sebagian besar telah tertutup oleh semen atau aspal sehingga tidak ada penyerapan air ke dalam tanah. Hal ini diperparah dengan kebiasaan rumah tangga yang tidak menyediakan tempat serapan air tanah.

Kebanyakan rumah (tempat tinggal) membuang air limbahnya ke selokan. Dari selokan air menuju sungai dan selanjutnya dengan mudah mengarah ke laut. Air yang diambil dari tanah melalui pompa air (sumur) atau sumber PDAM tidak dikembalikan ke tanah oleh kebanyakan rumah tangga.

Setiap tempat tinggal, seharusnya wajib mempunyai 2 serapan yaitu serapan kotoran (septic tank) dan serapan air kotor. Ini dimaksudkan agar semua air yang kita pakai bisa kembali ke tanah.

Diatur Pemerintah

Hal seperti ini seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah tingkat 2 atau kota. Pemerintah kota punya wewenang untuk mengatur warganya agar jangan sampai membuang air rumah tangganya keluar rumah. Selokan dibuat hanya untuk persiapan di musim hujan. Setiap rumah tangga, berapapun tingkat air yang digunakan harus mempunyai serapan yang sesuai dengan pemakaiannya. Dan karena sudah masuk peraturan daerah (perda), dipastikan harus ada sanksi bagi rumah tangga yang melanggarnya.

Untuk rumah-rumah lama, tentu harus ada kebijakan yang disesuaikan. Misal ada tanah publik di mana rumah-rumah lama yang tidak sesuai standar harus memastikan airnya bisa mengalir ke tanah publik tersebut. Di tanah itu dibuatkan serapan yang besar yang bisa dipakai oleh banyak rumah lama.

Perda ini seharusnya segera dimulai karena sekarang ini gencar sekali renovasi bangunan di kota-kota yang cenderung tidak membuat serapan air, terutama bangunan seperti pertokoan atau ruko yang dibuat tanpa ada serapan untuk air kotor.

Mulai Sekarang

Jika seandainya Perda ini tidak segera dikeluarkan sekaligus dilaksanakan, maka akan semakin terlambat. Selain semakin membahayakan tingkat persediaan air, keterlambatan juga menyebabkan Perda itu semakin sulit untuk diterapkan karena bangunan semakin hari semakin banyak.

Tulisan ini, entah akan berakhir di mana. Yang pasti saya berjarap bisa dibaca oleh orang yang punya kapabilitas untuk bisa mewujudkan ini. Semoga bumi kita akan tetap menjadi tempat yang nyaman untuk kita tinggali

 Mojokerto, 7 Agustus 2010

Hasyim MAH

Ditulis dalam Uncategorized | 2 Comments »

Reformasi Baru Terjadi di Tingkat Nasional

Posted by hasyimmah pada April 8, 2010

Kita tahu reformasi sudah terjadi pada tahun 1998. Reformasi ini meski berjalan sangat lambat tapi sudah berjalan di jalur yang tepat. Reformasi sudah on the right track. Misalnya,kita bisa lihat meski penyelewengan dan korupsi masih sering terjadi, tapi kondisi reformasi membuat kita jadi tahu karena semua lambat laun terungkap oleh media.

Reformasi Nasional Sudah Berjalan

Di era reformasi, kontrol di tingkat penyelenggara negara sudah berjalan. Rakyat memilih wakil rakyat (DPR). DPR kemudian memilih capres cawapres. Lalu rakyat kembali memilih langsung presiden dan wapres.

Setelah pemerintahan terbentuk, pemerintahan membuat program pemerintahan dan melaksanakannya. Dalam pelaksanaannya ini pemerintah diawasi oleh DPR. Sampai di sini semua berjalan dengan benar. Hanya saja masih ada 1 kelemahan ketika ada istilah koalisi yang menyebabkan adanya pembagian kekuasaan yang berujung melemahnya kontrol DPR.

Namun, meski pemerintah dan DPR sangat rawan berbagi kekuasaan, masih banyak yang mengawasi gerak-gerik kedua lembaga tinggi negara tersebut. Ada media massa, ada LSM dan ada mahasiswa. Ketiga elemen ini bisa dibilang sebagai bentuk pengawasan oleh masyarakat langsung.

Media massa nasional misalnya, tidak mungkin berani memberitakan yang tidak sebenarnya. Kita tahu sekarang bahwa semakin berani sebuah media mengkritik pemerintah dan DPR, maka media itu akan semakin laris. Jadi meski media masih berkiblat ke sektor modal, namun selera masyarakat memaksa mereka untuk tetap jujur di jalannya. Kalau tidak, siap-siap saja medianya tidak laku. LSM dan mahasiswa pun tidak akan pernah berhenti mengawasi jalannya negara. Kalau ada skandal di lembaga tinggi negara, mereka langsung bergerak.

Nah, meski masih saja kita jumpai korupsi, penyalahgunaan wewenang atau bagi-bagi kekuasaan, tapi semua sudah berhadapan langsung dengan rakyat. Media dengan teknologinya telah membuat reformasi tingkat nasional sudah berjalan di jalur yang tepat.

Namun, sayang reformasi ini masih terjadi di tingkat nasional. Di tingkat daerah (baik tingkat provinsi maupun kabupaten kota), masih jauh dari harapan. Kalau setelah 12 tahun reformasi, kondisi negara terus beradaptasi mencari bentuk yang paling pas, tapi ternyata reformasi di daerah malah SAMA SEKALI BELUM DIMULAI!

Kondisi Di Daerah

Secara singkat, kondisi di daerah bisa langsung kita katakan masih seperti jaman orde baru. Pemerintahan daerah bisa dibilang belum terkontrol. Semua komponen yang seharusnya saling mengontrol secara nyata melakukan korupsi dan penyalahgunaan wewenang bersama-sama.

Kita tahu kejahatan Soeharto adalah kejahatan yang abu-abu. Sampai wafatnya, dia tidak bisa dituduh bersalah. Ini dikarenakan Soeharto mempertahankan kekuasaan dengan “menghidupi” semua komponen negara. DPR dan media, yang seharusnya mengontrol pemerintah, semua dinyamankan dan bersama-sama menghabiskan uang rakyat. Celakanya, semua itu dikerjakan dengan sistematis dan LEGAL! Dan kondisi inilah yang terjadi di daerah. Meski kita tidak bisa menyamaratakan semua daerah, tapi bisa dibilang seperti inilah yang terjadi di banyak daerah.

Mempertahankan Kekuasaan

Yang paling menonjol dari “penyakit” orde baru adalah bagaimana pemerintah daerah mempertahankan kekuasaan alias status quo. Memang, kepala daerah hanya bisa menjabat paling lama 2 periode, tapi soal status quo, lain lagi. Kondisi perpolitikan daerah selalu dibuat sama seperti periode sebelumnya. Hal ini bukan saja kepentingan kepala daerah melainkan kepentingan hampir semua pegawai pemda yang sudah di zona nyaman mereka.

Pegawai pemda pada umumnya ingin punya kepala daerah yang “biasa” saja supaya semua praktik korupsi yang sudah terbiasa berjalan tidak terganggu. Mereka semua ingin agar kepala daerah tidak jatuh pada orang yang punya visi politik reformis. Pemasukan “sampingan” mereka terancam terputus jika kepala daerahnya benar-benar jujur.

Itulah kenapa di banyak pilkada, calon incumbent, atau calon yang didukung incumbent, selalu memenangi pilkada. Dan untuk mempertahankan kekuasaan ini, tentunya calon incumbent menggunakan segala potensi yang ada di pemerintahan. Menjelang pencalonan periode ke-2, kita seringkali melihat betapa banyaknya proyek pemda yang ditunggangi sang kepala daerah untuk berkampanye dan mempertahankan kekuasaan.

Seperti halnya di jaman orde baru, pemda prov/kab/kota semua “mengondisikan” DPR, media, LSM dan mahasiswa untuk tidak mengganggu pemda. Mereka semua “dibina” dan diajak bersama-sama membohongi rakyat. Bedanya dengan orde baru adalah, ketika ada yang tidak bisa “dibina” oleh orde baru, ya langsung “dibina-sakan”.

Penulis ingin memberi contoh dari teori di atas dengan kejadian di Mojokerto dan Jawa Timur yang merupakan tempat tinggal penulis. Dari beberapa kali pilkada yang sudah diselenggarakan, terbukti bahwa kekuatan incumbent (status quo) selalu memenangkan pilkada di kabupaten Mojokerto, kota Mojokerto dan provinsi Jawa Timur.

Pilkada Kab. Mojokerto 2005

Calon incumbent saat itu adalah Achmady yang jika kita lihat caranya mempertahankan kekuasaan, maka dia “sangat Soeharto”. Tiga partai terkuat saat itu (hasil pemilu 2004) yaitu PDIP, PKB dan Golkar, semua dipeluk erat oleh Achmady. Semua dinyamankan dan diajak bersama-sama minkmati indahnya uang rakyat. Walhasil, ketiga partai ini mendukung penuh Achmady dan mendapatkan kemenangan mutlak 87,31%. Angka ini pun langsung mendapatkan rekor MURI meski akhirnya tergusur oleh hasil pilkada kab. Jembrana (88,56%) pada tahun yang sama.

Hasil yang hampir 90% ini memperlihatkan bagaimana Achmady berhasil “membina” semua partai besar untuk mendukung. Dan pada kondisi seperti ini, apakah kita masih bisa berharap para anggota dewan bisa mengontrol pemerintah?

Pilkada Provinsi Jawa Timur 2008

Pada pilgub Jatim tahun 2008 ini, memang secara resmi tidak ada calon incumbent. Namun seperti yang telah disebut di atas, mempertahankan kekuasaan bisa dilanjutkan ke kerabat atau kroni dari kepala daerah lama. Hal ini jelas untuk mempertahankan status quo dan “kesejahteraan” para pejabat di pemda Jatim.

Imam Utomo adalah gubernur lama yang sudah 2 kali periode. Di ujung masa jabatan, biasanya wakilnya yang akan digadang untuk menggantikannya. Tapi sayang wagub saat itu, Soenarjo, tidak sejalan dengan Imam. Secara politik, Imam lebih dekat dengan sekdaprov saat itu yaitu Soekarwo. Dengan kondisi ini, bisa dibilang Soekarwo adalah “incumbent secara sistem”.

Persiapan Soekarwo untuk menggantikan Imam sudah terlihat sejak tahun 2006 atau 2 tahun sebelum pilkada. Saat itu, Soekarwo sudah membangun “brand” dengan sebutan Pakde Karwo. Membangun brand ini meliputi pembuatan logo dan ilustrasi yang tampaknya benar-benar melibatkan ahli marketing. Soal penyebarannya, jangan tanya, setiap pelosok di seluruh Jatim sudah terpampang wajah Soekarwo saat itu.

Persiapan yang panjang ini tentu melibatkan hampir semua komponen pemda di Jatim. Semua benar-benar dikondisikan untuk memenangkan Soekarwo. Bahkan ketika Soenarjo yang menggandeng Ali Maschan Musa dan didukung secara resmi oleh Golkar, tidak dianggap sebagai halangan yang berarti bagi Soekarwo. Di balik tim sukses resmi, Soekarwo yang menggandeng Saifullah Yusuf ini membuat tim sukses bayangan yang terdiri dari lintas partai, termasuk petinggi Golkar.

Tak heran kalau suara Golkar untuk Soenarjo, lenyap di hari pemilihan. Dan tak heran juga ketika dalam Musda Golkar kemarin, tokoh-tokoh Golkar yang berkhianat di tahun 2008 malah menjadi pimpinan Golkar di tingkat provinsi saat ini. Ini berkat “pengondisian” yang luar biasa yang dilakukan oleh Karsa (sebutan untuk Soekarwo-Saifullah) untuk memastikan pemerintahannya “stabil”.

Justru tantangan yang tidak diperhitungkan yang akhirnya sempat merepotkan Karsa. Cagub yang diusung partai-partai kecil yaitu Khofifah Indar Parawansa tanpa diduga memaksa Karsa masuk ke putaran kedua. Tampaknya Karsa terlalu terlena dan sudah yakin menang 1 putaran sehingga tidak menganggap kekuatan Khofifah. Di putaran kedua ini Karsa melakukan segala cara untuk menebus kesalahan, tentunya termasuk cara-cara kotor.

Hasilnya Karsa pun menang. Status quo pun aman. Khofifah yang sempat menggugat karena banyaknya kecurangan pun akhirnya tak berdaya. Meski kecurangan benar-benar ada, kita juga harus sadari bahwa sistem hukum juga bisa direkayasa. Dan calon “incumbent secara sistem” itu kembali berkuasa.

Pilkada Kota Mojokerto 2008

Untuk di kota Mojokerto, kondisinya agak lain dengan kabupaten. Tiga partai besar yaitu PDIP, PKB dan Golkar, ketiganya mempunyai calon sendiri-sendiri. Namun, sebagai pengusung calon incumbent, PDIP sejak awal sudah tampak bakal tak terbendung karena menggunakan segala potensi incumbent untuk berkampanye setiap saat.

Walhasil calon incumbent yaitu Abdul Gani Soehartono yang saat itu menggandeng Mas’ud Yunus, bisa memenangkan pilkada kota Mojokerto dengan angkal mutlak yaitu 68,36%. Angka ini tentu tidak sehebat Achmady di kabupaten Mojokerto, tapi cukup menggambarkan bagaimana kuatnya seorang calon incumbent.

Pilkada Kab. Mojokerto 2010

Mungkin karena rekor MURI itu, Achmady kemudian merasa ke-pede-an. Dia mencalonkan diri menjadi cagub Jatim pada tahun 2008. Hasilnya, dia kalah telak di putaran pertama. Dan tahun 2008 menjadi tahun sial bagi Achmady karena saat itu ada aturan yang mengharuskan dia mundur dari kursi bupati jika mencalonkan diri jadi cagub. Setelah Achmady sudah mundur, aturan ini direvisi, tapi Achmady sudah terlanjur mundur dari bupati dan kalah di pilgub.

Posisi bupati Mojokerto kemudian digantikan oleh wakil Achmady yaitu Suwandi yang kemudian mendapat wakil bupati dari PDIP yaitu Iswanto. Pasangan ini akan menghadapi pilkada lagi di bulan Juni mendatang. Dan sesuai dengan teori status quo di atas, Suwandi dan Iswanto (yang sudah merasakan sama-sama enak) akan maju bersama dalam pilkada. Soal partai pendukung, 2 partai besar sudah di tangan karena keduanya adalah ketua partai di kab. Mojokerto. Suwandi adalah ketua Golkar dan Iswanto adalah ketua PDIP.

Pada pemilu 2009, 3 partai besar di kab. Mojokerto tidak sama dengan tahun 2004. Jika di tahun 2004 adalah PDIP, PKB dan Golkar, maka di tahun 2009 tiga partai besarnya adalah Demokrat, PDIP dan Golkar. Dan menurut Anda, cabup mana yang akan mendapat suara Demokrat dalam pilbup Mojokerto tahun ini? Betul sekali tebakan Anda, tak lain dan tak bukan, pasangan Suwandi-Iswanto! Persoalan apakah pasangan ini nanti akan menang atau tidak, tentu kita harus tunggu hasilnya di bulan Juni nanti. Tapi jika kita lihat teori di atas, Suwandi-Iswanto sudah di atas angin dan akan menang dengan mudah.

Pada pilkada yang dipilih langsung oleh rakyat, memang hasilnya terkadang tidak sejalan dengan jumlah anggota dewan yang ada. Namun untuk daerah di mana tingkat pendidikan masyarakatnya masih rendah, mesin politik partai masih berfungsi dengan baik. Hal ini disebabkan tingkat kefanatikan masyarakat yang masih tinggi terhadap partai. Dan ini berlaku di daerah seperti Mojokerto.

Mengenai tunggang-menunggang pada program pemerintah, tidak ada perdebatan. Setiap ada kesempatan pasang foto, Suwandi-Iswanto selalu pasang tampang. Anjuran mengenai narkoba, pendidikan, pertanian, dsb, semua ada foto pasangan tersebut. Belum lagi ketika mereka menggunakan aparat pemda seperti camat, lurah, ketua RW sampai ketua RT semua dibuatkan acara untuk meningkatkan elektabilitas mereka.

Misalnya saja ada acara pembagian pakaian batik kepada seluruh ketua RT dan RW dari bupati. Acara yang digelar di setiap desa ini jelas bagian dari penyalahgunaan wewenang. Tidak ada angin tidak ada hujan kok tiba-tiba bagi-bagi batik? Yang dilihat orang kan bupati bagi-bagi batik, padahal itu jelas pakai uang negara, kan?

Setelah melihat contoh-contoh tersebut, sekarang mari kita bahas satu-persatu elemen-elemen yang seharusnya mengontrol kinerja pemerintah daerah:

DPR Daerah

Dari contoh yang sudah disebutkan, sebenarnya sudah bisa kita ambil kesimpulan bahwa reformasi benar-benar belum terjadi di daerah. Partai apapun yang mejadi kepala daerah, semua sama saja. Partai di daerah tampaknya sudah tidak begitu peduli dengan ideologi yang diusungnya. Satu-satunya ideologi yang dipegang di daerah adalah bagaimana mempertahankan kekuasaan.

Anggota dewan yang duduk di DPRD pun mencari aman. Apapun partai yang diusungnya tak membuat dia menjadi kritis terhadap pemda. Anggota juga tak ubahnya seperti pejabat pemda pada umumnya. Mereka perlu status quo tetap berjalan sehingga semua yang sudah dia genggam tidak terlepas lagi. Sehebat dan sebersih apapun ideologi partai di tingkat nasional, mereka harus rela partainya diwakili oleh orang-orang yang oportunis di tingkat daerah.

Media Daerah

Di tingkat nasional, media yang laku adalah yang jujur dan membela rakyat. Ini membuat media nasional berlomba mengawasi jalannya pemerintahan dan juga lembaga tinggi negara lainnya. Ini juga didasari bahwa media nasional sangatlah banyak sehingga persaingan juga tinggi.

Namun ini tidak terjadi di daerah terutama di tingkat kabupaten. Dan lebih parah lagi di kabupaten kecil atau pelosok. Di tingkat kabupaten kecil, media yang beredar mengawasi jalannya pemerintahan bisa dibilang cuma media cetak dan radio. Dari sisi wartawan, ada wartawan media cetak, reporter radio dan kontributor TV nasional.

Dari ketiga bentuk wartawan ini, yang paling berpeluang mengawasi dan membentuk opini publik hanyalah media cetak. Sayangnya, media cetak yang ada di kabupaten kecil biasanya cuma ada 1 atau 2 saja yang laku. Nah, dari media cetak yang sedikit ini, biasanya semua telah “dibina” oleh pemda setempat. Hasilnya, apapun kejelekan yang dilakukan pemda, DPRD dan juga partai, menjadi hal yang sepenuhnya baik bagi masyarakat setempat.

Maaf kepada pembaca yang berprofesi wartawan dan ada di daerah. Mungkin tulisan ini menyamaratakan semua wartawan daerah. Dan meski tidak mungkin bisa disamaratakan, tapi memang kondisi yang saya lihat terutama di Mojokerto adalah memang seperti itu.

LSM Daerah

Di daerah manapun, LSM selalu ada. LSM ini kebanyakan berangkat karena faktor ekonomi. LSM yang seperti ini biasanya didirikan oleh orang yang tahu celah di pemerintahan dan bisa mendapatkan dana dari situ. Meski begitu, ada juga sedikti LSM yang berangkat dari faktor ideologi. Sayangnya, dari yang sedikit ini, kebanyakan LSM juga sudah “terbeli”.

Mahasiswa Daerah

Mahasiswa di kota besar biasanya jauh lebih kritis dalam melihat kehidupan di sekitarnya. Meski tidak semua, tapi memang banyak mahasiswa yang menyempatkan diri di luar tugas akademisnya untuk peduli dengan kondisi sosial di sekitarnya. Namun sayang, kepedulian seperti ini jarang kita temui di kota kecil. Mahasiswa di perguruan tinggi dari kota kecil cenderung hanya mengejar gelar untuk segera cari kerja.

Jika Anda pernah kuliah di universitas besar seperti UI, UGM atau Unair, Anda pasti menemukan komunitas-komunitas mahasiswa yang terkesan tidak peduli sama nilai akademisnya. Mereka ini lebih sering membuat forum diskusi dibanding harus mengerjakan tugas dari dosennya. Dan meski mereka seringkali di-cap sebagai mahasiswa abadi, tapi kita juga harus berterima kasih pada mereka karena sering kali perubahan bangsa ini dimulai dari gerakan mereka.

Sayang, kondisi kampus sebagai penggerak perubahan tidak berlaku di daerah. Di Mojokerto misalnya, mahasiswa lebih suka mencari pekerjaan sambilan untuk mendapat tambahan uang saku daripada harus repot-repot berpikir tentang pemerintahan. Bagi mahasiswa kota kecil, tidak ada untungnya bagi mereka untuk memikirkan kepentingan rakyat, toh rakyat secara keseluruhan juga tidak memikirkan nasibnya.

Akhirnya, mahasiswa daerah tak ubahnya pelajar SMP atau SMA. Mereka datang ke kampus sesuai jadwal, lalu pulang ketika jam pelajaran usai. Begitu terus setiap hari hingga akhir semester mereka mengikuti ujian dan setelah sekian tahun, mereka lulus dan dapat ijasah. Di luar itu, tidak ada kepedulian, tidak ada diskusi dan tentunya tidak ada gerakan yang mereka kerjakan.

Kesimpulan

Rakyat di daerah dikondisikan menjadi rakyat yang tak punya masalah dengan pemda setempat. Mereka tak pernah terusik bahwa kemiskinan mereka adalah tanggung jawab pemda. Mereka merasa normal untuk menjadi miskin dan menderita. Mereka merasa kemiskinan dan kebodohan mereka adalah karena kesalahan mereka sendiri. Mereka ini tertindas tapi tak pernah merasa tertindas. Mereka hanya menunduk lesu ketika pemerintah dan media bilang, “Kamu itu tidak tertindas, tapi kamu itu memang dari sananya miskin!”

Di banyak daerah belum terjadi reformasi. Kondisinya masih seperti zaman orde baru. Kepedulian tokoh daerah bisa dibilang masih kurang karena orang pintar di daerah cenderung pergi meninggalkan desanya menuju kota besar. Yang bisa kita harapkan adalah dari orang daerah yang masih tinggal di daerah. Bagaimana dengan Anda? Sudahkah reformasi terjadi di daerah Anda? Kalau belum, mungkin Anda yang harus memulai.

Caranya? Buat media-media cetak independen yang bisa menyampaikan ide-ide dan pandangan Anda tentang kota Anda. Buatlah gerakan dengan mencari orang-orang yang berpandangan sama dengan Anda. Kumpulkan dana yang bisa membuat media Anda gratis dan terbit rutin. Media cetak bisa dibuat sesederhana mungkin sesuai dana yang ada.

Jika di kota Anda ada perguruan tinggi, sampaikan ide-ide Anda ini kepada mahasiswa terlebih dahulu. Gerakan bisa dimulai dari kampus yang ada. Gandeng LSM yang masih jujur untuk memperkuat jaringan Anda. Jika kekuatan gerakan Anda sudah mulai terlihat, hal ini dengan sendirinya akan memaksa media-media resmi untuk ikut menyuarakan suara-suara Anda.

Yang perlu disadari adalah bahwa ujung dari gerakan reformasi daerah ini bukanlah kekuasaan. Kita tidak mencari kekuasaan. Yang kita perlukan adalah bangkitnya media-media, LSM-LSM dan mahasiswa serta elemen masyarakat lain untuk mengontrol jalannya pemerintahan daerah.

Dan tantangan terbesar bagi Anda (yang dengan sendirinya telah menjadi LSM) adalah ketika suara Anda sudah terdengar di kota Anda, lalu Anda “dibeli” oleh kekuatan status quo. Kalau Anda terbeli, sia-sia semua yang Anda perjuangkan sejak awal. Nilai positif dan kebaikan pada diri Anda di mata Tuhan, rakyat dan alam semesta langsung lenyap. I hope not.

Mojokerto, 7 April 2010

Hasyim MAH

hasyimmah.wordpress.com

Ditulis dalam Politik | Leave a Comment »

 
Ikuti

Get every new post delivered to your Inbox.